Rukun dan Syarat Sah Akad Nikah

by Ade'SM on 07:16 AM, 27-Nov-10

Category: Artikel Islam

Akad nikah mempunyai
beberapa rukun dan syarat
yang harus dipenuhi. Rukun dan
syarat menentukan hukum
suatu perbuatan, terutama
yang menyangkut dengan sah
atau tidaknya perbuatan
tersebut dari segi hukum. Kedua
kata tersebut mengandung arti
yang sama dalam hal bahwa
keduanya merupakan sesuatu
yang harus diadakan. Dalam
pernikahan misalnya, rukun dan
syaratnya tidak boleh
tertinggal. Artinya, pernikahan
tidak sah bila keduanya tidak
ada atau tidak lengkap.


Perbedaan rukun dan syarat
adalah kalau rukun itu harus
ada dalam satu amalan dan ia
merupakan bagian yang hakiki
dari amalan tersebut.
Sementara syarat adalah
sesuatu yang harus ada dalam
satu amalan namun ia bukan
bagian dari amalan tersebut.
Sebagai misal adalah ruku'
termasuk rukun shalat. Ia harus
ada dalam ibadah shalat dan
merupakan bagian dari
amalan/tata cara shalat. Adapun
wudhu merupakan syarat
shalat, ia harus dilakukan bila
seseorang hendak shalat namun
ia bukan bagian dari
amalan/tata cara shalat.


Dalam masalah rukun dan
syarat pernikahan ini kita
dapati para ulama berselisih
pandang ketika menempatkan
mana yang rukun dan mana
yang syarat. (Raddul Mukhtar, 4
/68 , Al-Hawil Kabir, 9 /57-59 , 152
, Al-Mu'tamad fi Fiqhil Imam
Ahmad, 2 /154)


Akan tetapi karena perselisihan
yang ada panjang dan lebar,
sementara ruang yang ada
terbatas, kita langsung pada
kesimpulan akhir dalam
permasalahan rukun dan syarat
ini.


Rukun Nikah


Rukun nikah adalah sebagai
berikut:


1. Adanya calon suami dan istri
yang tidak terhalang dan
terlarang secara syar'i untuk
menikah. Di antara perkara
syar'i yang menghalangi
keabsahan suatu pernikahan
misalnya si wanita yang akan
dinikahi termasuk orang yang
haram dinikahi oleh si lelaki
karena adanya hubungan nasab
atau hubungan penyusuan.
Atau, si wanita sedang dalam
masa iddahnya dan selainnya.
Penghalang lainnya misalnya si
lelaki adalah orang kafir,
sementara wanita yang akan
dinikahinya seorang muslimah.


2. Adanya ijab, yaitu lafadz yang
diucapkan oleh wali atau yang
menggantikan posisi wali.
Misalnya dengan si wali
mengatakan, "Zawwajtuka
Fulanah" ("Aku nikahkan engkau
dengan si Fulanah"wink atau
"Ankahtuka Fulanah" ("Aku
nikahkan engkau dengan
Fulanah"wink.


3. Adanya qabul, yaitu lafadz
yang diucapkan oleh suami atau
yang mewakilinya, dengan
menyatakan, "Qabiltu Hadzan
Nikah" atau "Qabiltu Hadzat
Tazwij" ("Aku terima pernikahan
ini"wink atau "Qabiltuha."


Dalam ijab dan qabul dipakai
lafadz inkah [1] dan tazwij [2]
karena dua lafadz ini yang
datang dalam Al-Qur`an. Seperti
firman Allah Subhanahu wa
Ta'ala:


فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا


"Maka tatkala Zaid telah
mengakhiri keperluannya
terhadap istrinya
(menceraikannya),
zawwajnakaha1 (Kami nikahkan
engkau dengan Zainab yang
telah diceraikan Zaid)." (Al-
Ahzab: 37)


Dan firman-Nya:


وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ


"Janganlah kalian menikahi
(tankihu2 ) wanita-wanita yang
telah dinikahi oleh ayah-ayah
kalian (ibu tiri)." (An-Nisa`: 22)


Namun penyebutan dua lafadz
ini dalam Al-Qur`an bukanlah
sebagai pembatasan, yakni
harus memakai lafadz ini dan
tidak boleh lafadz yang lain.
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah
rahimahullahu, demikian pula
murid beliau Ibnul Qayyim
rahimahullahu, memilih pendapat
yang menyatakan akad nikah
bisa terjalin dengan lafadz apa
saja yang menunjukkan ke
sana, tanpa pembatasan harus
dengan lafadz tertentu. Bahkan
bisa dengan menggunakan
bahasa apa saja, selama yang
diinginkan dengan lafadz
tersebut adalah penetapan
akad. Ini merupakan pendapat
jumhur ulama, seperti Malik, Abu
Hanifah, dan salah satu
perkataan dari mazhab Ahmad.
Akad nikah seorang yang bisu
tuli bisa dilakukan dengan
menuliskan ijab qabul atau
dengan isyarat yang dapat
dipahami. (Al-Ikhtiyarat, hal. 203 ,
I'lamul Muwaqqi'in, 2 /4-5 , Asy-
Syarhul Mumti', 12 /38-44 , Al-
Mulakhkhash Al-Fiqhi, 2 / 283-
284)


Syarat Sah Nikah


Adapun syarat nikah adalah
sebagai berikut:


Syarat pertama : Kepastian
siapa mempelai laki-laki dan
siapa mempelai wanita dengan
isyarat (menunjuk) atau
menyebutkan nama atau
sifatnya yang khusus/khas.
Sehingga tidak cukup bila
seorang wali hanya
mengatakan, "Aku nikahkan
engkau dengan putriku",
sementara ia memiliki beberapa
orang putri.


Syarat kedua : Keridhaan dari
masing-masing pihak, dengan
dalil hadits Abu Hurairah
radhiyallahu 'anhu secara
marfu':


لاَ تُنْكَحُ اْلأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلاَ تُنْكَحُ
الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ


"Tidak boleh seorang janda
dinikahkan hingga ia diajak
musyawarah/dimintai pendapat,
dan tidak boleh seorang gadis
dinikahkan sampai dimintai
izinnya." (HR. Al-Bukhari no. 5136
dan Muslim no. 3458)


Terkecuali bila si wanita masih
kecil, belum baligh, maka boleh
bagi walinya menikahkannya
tanpa seizinnya.


Syarat ketiga : Adanya wali
bagi calon mempelai wanita,
karena Nabi Shallallahu 'alaihi wa
sallam bersabda:


لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ


"Tidak ada nikah kecuali dengan
adanya wali." (HR. Al-Khamsah
kecuali An-Nasa`i, dishahihkan
Al-Imam Al-Albani rahimahullahu
dalam Al-Irwa` no. 1839)


Beliau Shallallahu 'alaihi wa
sallam juga bersabda:


أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيْهَا
فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ،
فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ


"Wanita mana saja yang
menikah tanpa izin wali-walinya
maka nikahnya batil, nikahnya
batil, nikahnya batil." (HR. Abu
Dawud no. 2083, dishahihkan Al-
Imam Al-Albani rahimahullahu
dalam Shahih Abi Dawud)


Apabila seorang wanita
menikahkan dirinya sendiri
tanpa adanya wali maka
nikahnya batil, tidak sah.
Demikian pula bila ia menikahkan
wanita lain. Ini merupakan
pendapat jumhur ulama dan
inilah pendapat yang rajih.
Diriwayatkan hal ini dari 'Umar,
'Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu 'Abbas,
Abu Hurairah dan Aisyah
radhiyallahu 'anhum. Demikian
pula pendapat yang dipegangi
oleh Sa'id ibnul Musayyab, Al-
Hasan Al-Bashri, 'Umar bin Abdil
'Aziz, Jabir bin Zaid, Ats-Tsauri,
Ibnu Abi Laila, Ibnu Syubrumah,
Ibnul Mubarak, Ubaidullah Al-
'Anbari, Asy-Syafi'i, Ahmad,
Ishaq, dan Abu 'Ubaid
rahimahumullah. Al-Imam Malik
juga berpendapat seperti ini
dalam riwayat Asyhab. Adapun
Abu Hanifah menyelisihi
pendapat yang ada, karena
beliau berpandangan boleh bagi
seorang wanita menikahkan
dirinya sendiri ataupun
menikahkan wanita lain,
sebagaimana ia boleh
menyerahkan urusan nikahnya
kepada selain walinya. (Mausu'ah
Masa`ilil Jumhur fil Fiqhil Islami, 2
/673 , Al-Mulakhkhash Al-Fiqhi, 2 /
284-285)


Siapakah Wali [4] dalam
Pernikahan?


Ulama berbeda pendapat dalam
masalah wali bagi wanita dalam
pernikahannya. Adapun jumhur
ulama, di antara mereka adalah
Al-Imam Malik, Asy-Syafi'i,
Ahmad, dan selainnya
berpandangan bahwa wali nasab
seorang wanita dalam
pernikahannya adalah dari
kalangan 'ashabah [3] , yaitu
kerabat dari kalangan laki-laki
yang hubungan kekerabatannya
dengan si wanita terjalin
dengan perantara laki-laki
(bukan dari pihak keluarga
perempuan atau keluarga ibu
tapi dari pihak keluarga
ayah/laki-laki), seperti ayah,
kakek dari pihak ayah3,
saudara laki-laki, paman dari
pihak ayah, anak laki-laki paman
dari pihak ayah, dan
seterusnya.


Dengan demikian ayahnya ibu
(kakek), saudara perempuan ibu
(paman/khal), saudara laki-laki
seibu, dan semisalnya, bukanlah
wali dalam pernikahan, karena
mereka bukan 'ashabah tapi
dari kalangan dzawil arham.
(Fathul Bari, 9 /235, Al-Mughni,
kitab An-Nikah, fashl La Wilayata
lighairil 'Ashabat minal Aqarib)


Di antara sekian wali, maka
yang paling berhak untuk
menjadi wali si wanita adalah
ayahnya, kemudian kakeknya
(bapak dari ayahnya) dan
seterusnya ke atas (bapaknya
kakek, kakeknya kakek, dst.)
Setelah itu, anak laki-laki si
wanita, cucu laki-laki dari anak
laki-lakinya, dan terus ke
bawah. Kemudian saudara laki-
lakinya yang sekandung atau
saudara laki-laki seayah saja.
Setelahnya, anak-anak laki-laki
mereka (keponakan dari
saudara laki-laki) terus ke
bawah. Setelah itu barulah
paman-paman dari pihak ayah,
kemudian anak laki-laki paman
dan terus ke bawah. Kemudian
paman-paman ayah dari pihak
kakek (bapaknya ayah).
Setelahnya adalah maula (orang
yang memerdekakannya dari
perbudakan), kemudian yang
paling dekat 'ashabah-nya
dengan si maula. Setelah itu
barulah sulthan/penguasa. (Al-
Mughni kitab An-Nikah, masalah
Wa Ahaqqun Nas bin Binikahil
Hurrah Abuha, dan seterusnya).
Wallahu ta'ala a'lam bish-shawab.


Bila seorang wanita tidak
memiliki wali nasab atau walinya
enggan menikahkannya, maka
hakim/penguasa memiliki hak
perwalian atasnya4 dengan dalil
sabda Rasulullah Shallallahu
'alaihi wa sallam:


فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ


"Maka sulthan (penguasa)
adalah wali bagi wanita yang
tidak memiliki wali." (HR. Abu
Dawud no. 2083, dishahihkan Al-
Imam Al-Albani rahimahullahu
dalam Shahih Abi Dawud)


Syarat-syarat Wali


Ulama menyebutkan beberapa
syarat yang harus dipenuhi oleh
seorang wali:


1. Laki-laki


2. Berakal


3. Beragama Islam


4. Baligh


5. Tidak sedang berihram haji
ataupun umrah, karena
Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa
sallam bersabda:


لاَ يُنْكِحُ الْـمُحْرِمُ وَلاَ يُنْكَحُ وَلاَ
يَخْطُبُ


"Seorang yang sedang berihram
tidak boleh menikahkan, tidak
boleh dinikahkan, dan tidak
boleh mengkhitbah." (HR. Muslim
no. 3432)


Sebagian fuqaha menambahkan
syarat wali yang berikutnya
adalah memiliki 'adalah yaitu dia
bukan seorang pendosa, bahkan
ia terhindar dari melakukan
dosa-dosa besar seperti
mencuri, berzina, minum khamr,
membunuh, makan harta anak
yatim, dan semisalnya. Di
samping itu, dia tidak terus-
menerus tenggelam dalam dosa-
dosa kecil dan tidak melakukan
perbuatan-perbuatan yang
tidak sepantasnya. Pensyaratan
'adalah ini merupakan salah satu
dari dua riwayat dalam mazhab
Hanabilah dan merupakan
pendapat yang kuat dalam
mazhab Syafi'iyyah.


Adapun Hanafiyyah memandang
seorang yang fasik tidaklah
hilang haknya sebagai wali,
kecuali bila kefasikannya
tersebut sampai pada batasan
ia berani terang-terangan
berbuat dosa.


Demikian pula Malikiyyah
berpandangan seorang yang
fasik tidak hilang haknya
sebagai wali. Adapun 'adalah
hanyalah syarat penyempurna
bagi wali, sehingga bila ada dua
wali yang sama derajatnya,
yang satu fasik sedangkan yang
satu memiliki 'adalah, seperti
seorang wanita yang tidak lagi
memiliki ayah dan ia memiliki dua
saudara laki-laki, satunya fasik
sedangkan yang satunya adil,
tentunya yang dikedepankan
adalah yang memiliki 'adalah.
(Fiqhun Nisa` fil Khithbah waz
Zawaj secara ringkas, hal. 68-
70)


Kompilasi Hukum Islam di
Indonesia


Dalam buku I Hukum Pernikahan,
Pasal 19 , 20 , 21 , 22 dan 23
berkenaan dengan wali nikah,
disebutkan:


Pasal 19


Wali nikah dalam pernikahan
merupakan rukun yang harus
dipenuhi bagi calon mempelai
wanita yang bertindak
menikahkannya.


Pasal 20


(1) Yang bertindak sebagai wali
nikah ialah seorang laki-laki
yang memenuhi syarat hukum
Islam yakni muslim, aqil, dan
baligh.


(2) Wali nikah terdiri dari: a. wali
nasab; b. wali hakim


Pasal 21


(1) Wali nasab terdiri dari empat
kelompok dalam urutan
kedudukan; kelompok yang satu
didahulukan dari kelompok yang
lain sesuai erat tidaknya
susunan kekerabatan dengan
calon mempelai.


Pertama: kelompok kerabat
laki-laki garis lurus ke atas,
yakni ayah, kakek dari pihak
ayah dan seterusnya.


Kedua: kelompok kerabat
saudara laki-laki kandung atau
saudara laki-laki seayah, dan
keturunan laki-laki mereka.


Ketiga: kelompok kerabat
paman, yakni saudara laki-laki
kandung ayah, saudara seayah,
dan keturunan laki-laki mereka.


Keempat: kelompok saudara
laki-laki kandung kakek,
saudara laki-laki seayah kakek,
dan keturunan laki-laki mereka.


(2) Apabila dalam satu kelompok
wali nikah terdapat beberapa
orang yang sama-sama berhak
menjadi wali, maka yang paling
berhak menjadi wali ialah yang
lebih dekat derajat
kekerabatannya dengan calon
mempelai wanita.


(3) Apabila dalam satu kelompok
sama derajat kekerabatannya,
maka yang paling berhak
menjadi wali nikah ialah kerabat
kandung dari kerabat yang
hanya seayah.


(4) Apabila dalam satu kelompok
derajat kekerabatannya sama
yakni sama-sama derajat
kandung atau sama-sama
derajat kerabat ayah, mereka
sama-sama berhak menjadi wali
nikah dengan mengutamakan
yang lebih tua dan memenuhi
syarat-syarat wali.


Pasal 22


Apabila wali nikah yang paling
berhak urutannya tidak
memenuhi syarat sebagai wali
nikah atau oleh karena wali
nikah itu menderita tunawicara,
tunarungu, atau sudah uzur,
maka hak menjadi wali bergeser
kepada wali nikah yang lain
menurut derajat berikutnya.


Pasal 23


(1) Wali hakim baru dapat
bertindak sebagai wali nikah
apabila wali nasab tidak ada
atau tidak mungkin
menghadirkannya atau tidak
diketahui tempat tinggalnya
atau gaib atau adhal atau
enggan.


(2) Dalam hal wali adhal atau
enggan, maka wali hakim baru
bertindak sebagai wali nikah
setelah ada putusan Pengadilan
Agama tentang wali tersebut.


Syarat keempat : Persaksian
atas akad nikah tersebut
dengan dalil hadits Jabir bin
Abdullah radhiyallahu 'anhuma
secara marfu':


لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ


"Tidak ada nikah kecuali dengan
adanya wali dan dua saksi yang
adil." (HR. Al-Khamsah kecuali An-
Nasa`i, dishahihkan Al-Imam Al-
Albani rahimahullahu dalam Al-
Irwa' no. 1839 , 1858 , 1860 dan
Shahihul Jami' no. 7556 , 7557)


Oleh karena itu, tidak sah
pernikahan kecuali dengan
adanya dua orang saksi yang
adil.


Al-Imam At-Tirmidzi
rahimahullahu mengatakan,
"Pengamalan hal ini ada di
kalangan ahlul ilmi, baik dari
kalangan sahabat Nabi
Shallallahu 'alaihi wa sallam
maupun orang-orang setelah
mereka dari kalangan tabi'in
dan yang lainnya. Mereka
mengatakan bahwa tidak sah
pernikahan tanpa adanya saksi-
saksi. Tidak seorang pun di
antara mereka yang menyelisihi
hal ini, kecuali sekelompok ahlul
ilmi dari kalangan mutaakhirin."
(Sunan At-Tirmidzi, 2 /284)


Dalam Kompilasi Hukum Islam di
Indonesia disebutkan pula
aturan mengenai saksi dalam
pernikahan. Keseluruhan
materinya terambil dari kitab
fiqih menurut jumhur ulama,
terutama fiqh Syafi'iyah,
sebagai berikut:


Pasal 24


1. Saksi dalam pernikahan
merupakan rukun pelaksanaan
akad nikah.


2. Setiap pernikahan harus
dipersaksikan oleh dua orang
saksi.


Pasal 25

Yang dapat ditunjuk menjadi
saksi dalam akad nikah ialah
seorang laki-laki muslim, adil, akil
baligh, tidak terganggu ingatan,
dan tidak tuna rungu atau tuli.


Pasal 26


Saksi harus hadir dan
menyaksikan secara langsung
akad nikah serta
menandatangani Akta Nikah
pada waktu dan di tempat akad
nikah dilangsungkan.


Footnote:


[1] Lafadz tazwij yaitu
zawwajtuka .


[2] Lafadz inkah yaitu
ankahtuka .


[3] Adapun bila hubungan
kekerabatan itu dari jalur
perempuan, maka tidak
dinamakan 'ashabah. Seperti
saudara laki-laki ibu, ia
merupakan kerabat kita yang
diperantarai dengan perempuan
yaitu ibu. Demikian pula kakek
dari pihak ibu.


[4] Adapun pelaksanaannya di
Indonesia, lihat pada salinan
yang dinukilkan dari Kompilasi
Hukum Islam di Indonesia, buku
pertama tentang pernikahan,
pasal 23.


Sumber: Asysyariah

Penulis : Al Ustadz Abu Ishaq Muslim

Posted By : Ade Sunandar M

Share on Facebook Share on Twitter

Comments

No comments yet. Why not make the first one!

New Comment

[Sign In]
Name:

Email:

Comment:
(You can use BBCode)

Security:
Enable Images